Materi Muatan Konstitusi

Sebelumnya telah dijelaskan pengertian konstitusi. Pada kesempatan ini akan dijelaskan materi muatan kosntitusi, yaitu hal-hal apa saja yang berisi dalam sebuah konstitutusi suatu negara. Berikut ini adalah beberepa pandangan mengenai materi-materi yang menjadi muatan konstitusi.

Henc van Maarseveen dan Ger Van Der Tang dalam sebuah studinya terhdap konstitusi-konstutusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku  dengan judul written constitution antara lain mengatakan bahwa:

1. Constitution as a means of forming the state’s own political anda legal system.
2. Constitution as an national docment dan as a birth certificate dan bahkan as a sign of adulthood and independence.

Menurut A.A.H. Struycken ,Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan makana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

K.C. Whare mengatakan adanya dua pendapat yang berbeda satu sama lain. Pendapat yang pertama menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum yang isinya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa konstitusi berisi tidak hanya undang-undang saja, melainkan pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita.

Menurut  Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip dari Sri Soemantri dalam disertasinya  menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok , yaitu:
Pertama,” adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya."
Kedua, “ditetapkannya suatu susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental “
Ketiga,” adanya pembagiandan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”

Menurut  Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara  pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian;prosedur penyelesainan masalah pelanggaran yuridiksi oleh suatu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur perubahan undang-undang dasar.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Sumber:
Dahlan Thaib, dkk. 1999. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers.

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan meyatakan suatu negara.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasioal, digunakan istilah constitution yang dalam bahas Indonesia diartkikan konstitusi. Pemakaian istilah konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pemakaian kata undang-undang dasar tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Dalam bahasa latin, pemakaian kata konstitutusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan..” dan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata pokok stare yang berarti berdiri.

Untuk lebih memperjelas pengertian konstitusi yang disamakan dengan undang-undang dasar maupun pengertian konstitusi yang dibedakan dengan undang-undang dasar, maka perhatikan beberapa pengertian konstituusi menurut ahli berikut ini:

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

1. Die politische verfassung als gesellschaftlich wirk lichkeit. Konstitusi adalah yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi yang mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. Die verselbstandigte recht verfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyaakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang  tetinggi yang berlaku dalam suatu negara.

F. Lassalle dalam bukunya uber verfassungwesen membagi konstitusi dalam dua pengertian , yaitu:

1. pengertian sosiologia atau politis. Konstitusi adalah sintetis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat.
2. pengertian Yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Adapun penganut paham moderen yang menyamakan pengertian konstutusi dan undang-undang dasar adalah C.F. Strong dan James Bryce.

Pendapat james Bryce sebagaimana dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya : modern political constitution  menyatakan konstitusi adalah :
“ a frame of political society, organized through and by law, that is to say on which law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights.”

Dari definisi di atas, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rusmusannhya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:
1.    Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent.
2.    Fungsi dari alat-alat kelengkapan.
3.    Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

K.C. Whare mengartikan konstitusi sebagai : “ keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam suatu negara.”

Berdasarkan pengertian-pengertian konstitusi dari para ahli diatas, maka ditarik kesimpulan untuk merumuskan pengertian konstitusi sebagai berikut:

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada pemerintah atau penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Demikianlah pengertian konstitusi menurut para ahli. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi anda.

Sumber :
Dahlan Thaib, dkk.1999. Teori dan hukum Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers.